Sastra Lumpuhkan Korupsi
Apa masih ada yang takut
korupsi? Mungkin setiap orang yang pernah tinggal di Indonesia mengatakan
tidak. Terpidana kasus korupsi justru semakin kaya, terkenal layaknya artis,
dan binal. Inilah Indonesia dengan kecelakaan sejarahnya. Anak-anak akan lebih
mengenal “artis-artis korupsi” daripada R.A Kartini, Chairil Anwar, Suekarno,
atau pahlawan lainnya yang tidak sepopuler “artis” tersebut. Menghela nafas
sejenak. Jeruji besi tampaknya tidak merontokkan keinginan binal para “artis”
itu untuk menjilati uang rakyat sampai habis. Seharusnya yang dijajah dan
diperbaiki adalah psikologi dan mental para pelaku korupsi atau yang saya sebut
“artis” tersebut. Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW),
Febridiansyah pernah lantang mengatakan, ‘’Tidak cukup hanya hakim, jaksa, KPK,
dan penegak hukum lainnya yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, bila
tidak ada peran dari masyarakat.”
Banyak yang setuju
dengan kalimat ini. Ya…saatnya masyarakat geram dan mengambil langkah kreatif
memberantas korupsi, salah satunya lewat dunia sastra. Sastra bisa menjadi
senjata ampuh dalam memberantas korupsi. Korupsi menjadi polemik dan bencana.
Menghadapi polemik ini, sastra bertugas memberi wawasan segar dan pencerahan
kreatif kepada publik, agar menghindar dari jerat korupsi. Karya sastra, baik
novel, cerpen, puisi, film sekalipun bertugas untuk mencerdaskan bangsa ini,
hendaknya menempatkan antikorupsi sebagai wacana yang terus dikampanyekan.
Tanggung jawab sosial sastrawan adalah mengupayakan perbaikan hidup dengan
menjelaskan kondisi kritis yang merenggut masa depan bangsa ini. Maka, karya
sastra yang menggambarkan perlawanan terhadap tradisi korupsi patut didukung
dengan pemikiran dan gerakan kongkret. Kampanye antikorupsi yang meletup akan
menjadi perjuangan kreatif penuh risiko, namun menjadi panggilan hidup dan
refleksi penting.
Riuhnya kritik sosial
dalam panggung sastra, semoga menjadi inspirasi bagi berbagai elemen bangsa
untuk memperbaiki negeri ini. Kritik sosial yang membuncah dari lubuk sastra,
akan menjadi ekpresi kehidupan yang sesungguhnya. Melalui medium bahasa, karya
sastra menampilkan ekspresi kolektivitas tertentu, sebagai pandangan dunia. Hal
ini menjadi spirit penyajian refleksi melalui lorong sastra. Membangkitkan
semangat kejujuran untuk menolak arus korupsi yang mahadahsyat.
Bagaimana sebenarnya
peran sastra dalam meminimalisir korupsi? Di beberapa dekade sejarah, karya
sastra ‘seburuk’ apapun bisa mendidik pembacanya bersikap kritis dalam memilih
dan memihak nilai-nilai moral yang disajikannya. Sastra Indonesia khusunya,
telah menyumbangkan perlawanan terhadap korupsi dari masa kolonial Belanda.
Nafas kehidupan novel-novel ini bisa menginspirasi bangsa ini untuk menegakkan
kembali kejujuran dan kebersihan di ranah pemerintahan NKRI. Multatuli dalam
karya fenomenalnya, Max Havelaar of de Aoffieveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappiij (Lelang Kopi Perusahaan Dagang
Belanda) yang memuat kisah tentang para penguasa pribumi maupun kolonial yang korup. Melalui itu Multatuli
alias Douwes Dekker akhirnya berhasil membukakan mata politisi dan masyarakat
Belanda saat itu tentang kebobrokan di negeri jajahannya, Nusantara. Pada abad
ke-20, novel Hikayat Kadiroen telah ditulis oleh Semaoen. Novel bergaya
realisme-sosial ini terdapat ide-ide tentang perlawanan terhadap kaum Borjuis
dan upaya menuju kesetaraan kelas.
Di zaman Orde Baru
muncul Ahmad Tohari dengan novel Orang-Orang Proyek. Tentang kisah seorang
insinyur bernama Kabul yang tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara
kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan sebuah proyek dengan keberpihakan
pada masyarakat miskin. Nafas korupsi masih menjadi pembicaraan lantang para
penyair sampai detik ini. Bahkan, insan kreatif di negeri ini tidak hanya
berbicara lewat tulisan, beberapa tontonan yang sarat akan pesan antikorupsi
juga didendangkan untuk khayalak. Sebuah film “Kita VS Korupsi”, garapan
sutradara Emil Heradi dan kawan-kawan ini diapresiasikan untuk gerakan
nyata memberantas korupsi. Film besutan KPK tidak diputar secara
komersial, namun akan dijadikan film kampanye antikorupsi dalam roadshow KPK ke
sejumlah provinsi. Film ini dibintangi sejumlah artis terkenal antara lain
Nicholas Saputra, Revalina S. Temat, Tora Sudiro, dan Ringgo Agus Rahman.
Menurut Ketua YPAM, H. Nanang I. Ma'soem yang turut mendukung gagasan film
tersebut, dirinya melihat beberapa adegan dalam film itu sangat mengena pada
kehidupan nyata saat ini. Film ini berisi pesan moral yang akan memengaruhi
umat untuk melepaskan diri dari perilaku korupsi.
Hal nyata yang bisa
dilakukan untuk saat ini adalah menyentuh dunia pendidikan secara langsung,
mengenalkan kembali anak-anak pada sastra adalah dengan membangkitkan apresiasi
sastra Indonesia. Maraknya kasus korupsi (juga dekadensi moral lainnya) di
Indonesia, agaknya bisa dikaitkan dengan rendahnya apresiasi sastra (juga karya
seni lainnya) di negeri ini. Misalnya saja, betapa siswa sekolah menengah di
Malaysia, Filipina dan Thailand telah akrab dengan novel-novel karya Pramoedya
Ananta Toer dan karya sastrawan-sastrawan besar dunia lainnya, sedangkan
rekan-rekannya di Indonesia hanya sedikit yang mengenal sosok Pramoedya Ananta
Toer. Jika sejak kecil anak-anak kurang mendapatkan pendidikan tentang
apresiasi sastra, sangat sulit mengharapkan mereka tumbuh dan berkembang
menjadi manusia-manusia yang memiliki kekayaan spiritualitas yang dapat
membuatnya hidup terhormat. Oleh karenanya, pendidikan sastra di
sekolah-sekolah kita harus ditingkatkan dan difokuskan ke arah upaya
meningkatkan apresiasi sastra, sehingga anak-anak sejak kecil terdorong untuk
bersemangat mengenal karya-karya sastra dengan serius.
Begitu lantang sejarah
telah bercerita tentang bibit ketidakjujuran di bangsa ini. Akankah
ketidakjujuran tersebut terus diwariskan? Sastra telah mengungkapnya dengan
lantang, mari kembali bangkitkan dunia sastra untuk mengecam tindak korupsi dan
mulai memeranginya. Kampanye antikorupsi dan kritik sosial lain yang menggema
dalam karya sastra, diharapkan menjadi inspirasi terbukanya ruang kesadaran
elite politik negeri ini untuk memperbaiki kinerja dan mengayomi rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar